Rekomendasi Hasil Musyawarah Nasional

REKOMENDASI HASIL MUSYAWARAH NASIONAL V PINSAR INDONESIA 2019
BSD City, 20 September 2019

Untuk Bidang Budidaya Ayam Broiler

1. Mendorong pemerintah membuat regulasi pemisahan pasar
a. Pasar Modern untuk integrator
b. Pasar Tradisional untuk peternak UMKM

2. Distribusi DOC ( Day Old Chicken ) 50 persen untuk perusahaan integrasi dan afiliasinya, dan 50 persen untuk peternak UMKM.

3. Perlunya harga acuan sarana produksi yakni Doc dan Pakan.

4. Pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan harus melibatkan PINSAR Indonesia sebagau representasi peternak UMKM
a. Untuk Jangka pendek, pemerintah menjaga /mengontrol harga ayam di atas harga pokok produksinya
b. Jangka menengah, memasukan sector budidaya dalam Daftar Negatif Investasi, orientasi
pemerintah harus focus untuk penataan industry perunggasan bukan pertumbuhan.
c. Jangka panjang, kebijakan pemerintah untuk mengembangkan koperasi peternak.

5. Perlu dilakukan revisi UU No. 18 Tahun 2009.

6. Pemerintah harus membantu peternak UMKM dalam akses permodalan.

7. Pemerintah harus mengkaji ulang UU Kemitraan, apakah sudah sesuai dengan tujuan pemberdayaan dan penguatan rakyat. Faktanya dalam kemitraan saat ini :
a. Inti plasma tidak berdiri sejajar dalam menentukan kebijakan dan keputusan dalam kerjasama usaha.
b. Ikatan kontrak dalam kemitraan terlalu lama jangka waktunya, yakni 5, 10, dan 15 tahuntanpa jaminan usaha yang saling menguntungkan.
c. Perjanjian inti plasma, terrutama menyangkut control harga sarana produksi dan daging tidak pernah melibatkan plasma.
d. Sapronak yang dikirim ke peternak plasma tanpa sertifikasi dari pihak independen sehingga plasma tidak tahu apakah spek dan mutumya sesuai yang diseepakati.

Untuk Bidang Budidaya Ayam Petelur (Layer)

1. Porsi untuk budidaya layer untuk integrasi sesuai Permentan 32 Tahun 2017 harus tetap 2 persen.

2. Melarang alih fungsi farm closed hous broiler milik perushaan integrasi dan afiliasinya menjadi farm layer.

3. Menyamakan database perunggasan pada BPS, Kemtan dan asosiasi perunggasan.

4. Implementasi kebijakan Permendag untuk harga ayam telur dan doc.

5. Pengembangan industry perunggasan layer harus kea rah integrasi horizontal untuk menciptakan 1 juta peternak UMKM.

6. Pelaksanaan UU No. 18 Tahun 2012 dan UU No. 7 Tahun 2014.

7. Mendorong pembentukan koperasi skala nasional sebagai wadah peternak rakyat.

8. Penindakan tegas terhadap perusahaan integrasi yang menjual telur bertunas HE (breeding) sebagai telur konsumsi.

Untuk Bidang Budidaya Aneka Unggas (Ayam Kampung, Bebek, Puyuh)

1. Mendorong pemerintah menjalankan UU No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Khususnya Pasal 10.

2. Meningkatkan usaha pembibitan unggas local sesuai standart Good Breeding Practise.

3. Pemerintah harus memberikan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha unggas local dari hulu ke hilir.

4. Pemerintah harus segra menyusun dan merumuskan blue print unggas local.

Demikian rekomendasi  hasil musyawarah nasional V Pinsar Indonesia 2019.