TEPAT 14 hari setelah diberlakukan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 267 Tahun 2015 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap semua jenis ternak,  pemerintah memutuskan untuk membatalkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut.

Hal ini disampaikan Menko Perekonomnian Darmin Nasution setelah menggelar rapat koordinasi pada Jum’at, 22 Januari 2016 lalu di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian RI. Rakor tersebut diadakan setelah pihak pemerintah melalui Menko Perekonomian menggelar rapat dengar pendapat dari kalangan pengusaha yang diwakili Kadin, PINSAR Indonesia dan APFINDO.

Dalam rapat tersebut Ir. Eddy Wahyudin – Wakil Ketua PINSAR menyampaikan ketidaksetujuannya tentang pengenaan PPN terhadap ternak. Pasalnya pengenaan PPN yang sebelumnya dimaksudkan untuk melindungi produk daging dalam negeri dari impor menjadi kontra produktif malah bisa mematikan industri penghasil daging dalam negeri. “Menjadi rancu, karena ternak dan daging sejatinya tidak bisa dipisahkan,” ungkapnya. Menurutnya pengenaan PPN Ternak pasti akan menambah biaya yang berujung pada naiknya harga jual. Jadi produk ternak dalam negeri semakin tidak kompetitif.
Leopold Halim – Sekjen PINSAR pasca rapat tersebut juga menyampaikan keherannya. Pasalnya PPN Ternak bermula dari usulan Kementerian Pertania RI yang bermaksud melindungi industri ternak dalam negeri. Tetapi faktanya hasilnya berlawanan dengan tujuannya. “Kok bisa ya, maksudnya melindungi, tetapi dengan cara mengenakan PPN ?, tanya dengan heran. HD