Bertempat di kantor Kementerian Pertanian (Kementan) , Menteri Pertanian Amran Sulaiman menandatangani nota kesepahaman dengan Polri, Jaksa Agung serta KPPU (Komisi Pengawasan Persaingan Usaha) dan asosiasi perunggasan untuk menyelesaikan solusi permasalahan unggas di Indonesia. Asosiasi yang hadir antara lain Pinsar Indonesia, GOPAN, GPMT, GPPU.

Tampaknya ini adalah tindak lanjut dari upaya meredam gejolak harga perunggasan yang membuat para peternak rugi besar-besaran, dan pada saat yang sama, upaya afkir dini parent stock dituduh oleh KPPU sebagai tindakan pelanggaran UU persaingan usaha.

“Ada 6 poin kesepakatan yang tadi dibahas dan akan diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan). Jadi, nantinya setiap butirnya akan ada permentannya,” ungkap Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Muladno .

Ia menjelaskan, nantinya Permentan akan segera diselesaikan secepatnya setelah penandatanganan nota kesepahaman tersebut.

“Targetnya akan keluar secepatnya. Jadi akan kita bangun dengan kekeluargaan dan kalangan kecil, menengah sudah sepakat akan membangun kerjasama,” katanya.

Muladno menerangkan, tujuan diadakannya nota kesepahaman ini untuk mewujudkan industri perunggasan di Indonesia dapat berjalan lebih baik.

“Yang jelasnya, supply serta demand itu harus seimbang dan yang menghitung SAI global semacam auditor yang telah menghitung jumlah (unggas) di setiap perusahaan kemudian angka tersebut yang akan menentukan supply dan demand nanti,” jelas Muladno.

Adapun pula berikut ruang lingkup yang menjadi pokok pembahasan dalam nota kesepahaman yang telah ditandatangani:

1. Pengembalian keseimbangan supply-demand daging ayam,

2. Keadilan dalam berusaha di budidaya ayam,

3. Pelaku integrasi vertikal wajib menyelesaikan integrasinya sampai dengan hilirisasinya dan peternak besar dengan skala tertentu wajib membangun rumah potong unggas,

4. Pengembangan sektor hilir dan ekspor bagi pelaku integrasi vertikal,

5. Konsolidasi nasional usaha dan industri perunggasan melalui perbaikan di berbagai aspek hulu sampai dengan hilirnya,

6. Moratorium pembangunan kandang close house bagi perusahaan besar dan afiliasinya yang melakukan pola kemitraan dan budidaya internal farm sampai dengan adanya rumah potong ayam dan Blast Freezer sampai adanya penampungan.